ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN QUISHING (QUICK RESPONSE CODE PHISHING) DALAM PERSPEKTIF UU ITE DI INDONESIA

Penggunaan QR Code yang semakin masif, terutama melalui sistem QRIS, di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain memunculkan bentuk kejahatan siber baru yang dikenal sebagai quishing atau QR Code phishing. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memanipulasi QR Code untuk mengarahkan korban ke sistem elektronik palsu dengan tujuan memperoleh data pribadi maupun informasi keuangan. Fenomena quishing menunjukkan adanya celah antara perkembangan teknologi digital dan kesiapan regulasi hukum dalam memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana quishing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengkaji mekanisme penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasuistik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa quishing belum diatur secara eksplisit dalam UU ITE, sehingga penegakan hukum masih bergantung pada penafsiran pasal-pasal umum terkait akses ilegal, manipulasi informasi elektronik, dan penciptaan sistem elektronik palsu. Pengaturan yang bersifat implisit ini menimbulkan persoalan kepastian hukum serta kendala dalam pembuktian digital dan perlindungan hukum bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegak hukum agar penanganan kejahatan quishing dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan.