Analisis Yuridis Putusan Ultra Petita Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan Nomor 759 K/Pdt.Sus-PHI/2023)

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) lahir merupakan bagian dalam rangka reformasi hukum dibidang ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya untuk menangani permasalahan PHK yang semakin lama menjadi semakin kompleks. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah analisis yuridis Putusan No. 759 K/Pdt.Sus-PHI/2023 bertentangan dengan teori kepastian hukum dan analisis yuridis putusan pada Putusan No. 759 K/Pdt.Sus-PHI/2023 bertentangan dengan teori ultra petita. Metode penelitian hukum pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus kepada norma-norma hukum, peraturan undang-undang, maupun prinsip hukum yang berlaku. Penelitian asas hukum yang mengkaji prinsip-prinsip yang menjadi dasar suatu sistem hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pada hasil penelitian ini Putusan No.759 K/Pdt.Sus-PHI/2023 bertentangan dengan teori kepastian hukum karena pada amar putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 57 UU PHI, Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut melebihi apa yang dituntut. Putusan hakim pada perkara No. 759 K/Pdt.Sus-PHI/2023 yang bersifat ultra petita dan dianggap hakim bertindak aktif, padahal dalam hukum acara perdata hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta penggugat. Perkara Putusan No.759 K/Pdt.Sus-PHI/2023 bertentangan dengan teori kepastian hukum dan hakim dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum acara karena memutus lebih dari apa yang diminta oleh penggugat (bersifat ultra petita).