Analisis KHI Terhadap Putusan Hakim No.292/Pdt.G/2025/PA.Pwk tentang Nafkah Mut'ah pada Cerai Gugat

Abstract. This study analyzes the legal considerations of judges in granting nafkah mut'ah (consolatory gift) in Decision Number 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk by the Purwakarta Religious Court, as well as its conformity with the Compilation of Islamic Law (KHI) in a divorce case initiated by the wife (cerai gugat). This issue is intriguing to examine because, under the KHI, the obligation of nafkah mut'ah is generally associated with divorce initiated by the husband (talak). This research formulates the problems as follows: How is the analysis of the judges' legal considerations in granting nafkah mut'ah in Decision Number 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk? How does the KHI analyze Decision Number 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk concerning nafkah mut'ah in a divorce case initiated by the wife? The research methodology used is qualitative with a normative juridical approach, through analysis of court decisions, interviews, and literature review. The results indicate that although the KHI (Articles 149 and 158) generally only obligates nafkah mut'ah in divorce initiated by the husband (talak), the judges in this decision granted nafkah mut'ah in a divorce initiated by the wife based on the following considerations: (1) Protection of women's rights in accordance with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2017; (2) Fault of the Defendant (drug abuse, neglect of financial support, and verbal abuse); (3) The husband's financial capacity; and (4) The judge's ex officio authority to achieve substantive justice. This decision reflects progressive legal reasoning within the Religious Judiciary system, which does not strictly adhere to the text of the KHI but also considers social context and the principle of gender justice. Abstrak. Perkara ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah mut'ah pada Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk oleh Pengadilan Agama Purwakarta, serta kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara cerai gugat. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena dalam KHI, kewajiban nafkah mut'ah umumnya dikaitkan dengan perceraian talak. Penelitian ini merumuskan masalah meliputi: Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam pemberian nafkah mut'ah pada putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk? Bagaimana analisis KHI terhadap Putusan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Pwk tentang nafkah mut’ah pada perkara cerai gugat? Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis putusan pengadilan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI (Pasal 149 dan 158) umumnya hanya mewajibkan nafkah mut'ah dalam perceraian talak, hakim dalam putusan ini memberikan nafkah mut'ah pada cerai gugat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut: (1) Perlindungan hak-hak perempuan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017; (2) Kesalahan Tergugat (penyalahgunaan narkoba, pengabaian nafkah, dan kekerasan verbal); (3) Kemampuan finansial suami; dan (4) Kewenangan ex officio hakim untuk mencapai keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan penalaran hukum yang progresif dalam sistem Peradilan Agama, yang tidak hanya terpaku pada teks KHI tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip keadilan gender.