Perbandingan Putusan No. 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan No. 44/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan No.1/1974

Abstract. Annulment of marriage is a legal remedy that may be pursued when a marriage does not fulfill the legal requirements as stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study aims to analyze and compare the Decision of the Surabaya Religious Court Number 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby and the Decision of the Jember Religious Court Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr concerning marriage annulment under Law Number 1 of 1974. The research method employed is a normative juridical approach, which focuses on the analysis of prevailing legal norms, including positive law and Islamic law, through statutory and case approaches. The findings indicate that Decision Number 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby was rejected due to the absence of evidence proving identity fraud committed by the Respondent. Conversely, Decision Number 44/Pdt.G/2023/PA.Jr was granted because it was proven that there was a mistaken assumption by the Respondent that affected the legal validity of the marriage from its inception. The difference between the decisions is attributed to differences in legal facts revealed during the evidentiary process, rather than differences in the legal norms applied by the panel of judges. Abstrak. Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membandingkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr terkait pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1/1974. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby ditolak karena tidak terbukti adanya penipuan identitas oleh Termohon. Sebaliknya, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dikabulkan karena terbukti adanya salah sangka dari Termohon yang memengaruhi keabsahan perkawinan sejak awal. Perbedaan putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang terungkap dalam proses pembuktian, bukan karena perbedaan norma hukum yang diterapkan oleh majelis hakim.