Peran Notaris dalam Wasiat Aset Digital di Indonesia

Abstract. Indonesian crypto transactions valued at IDR 556.53 trillion in 2024 have triggered a legal vacuum in digital inheritance. Using a normative juridical method with literature review for data collection, this study analyzes Notarial authority in drafting digital asset wills and the legal protection of heirs regarding digital assets under Indonesian positive law. The results indicate that although Article 15 of the Law on Notary Positions (UUJN) provides formal authority, Notaries are hindered by technical verification challenges and platform policies. Furthermore, legal protection for heirs via the saisine principle remains ineffective due to factual accessibility constraints. This study concludes that current Notarial authority is merely nominal and the rights of heirs remain uncertain. Consequently, reforms to the UUJN and the Civil Code (KUHPerdata), along with the development of Notarial professional standards adaptive to cyber technology, are essential to ensure legal certainty. Abstrak. Transaksi kripto Indonesia senilai Rp556,53 triliun pada 2024 memicu kekosongan hukum pewarisan digital. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data yaitu studi pustaka, menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan akta wasiat aset digital dan perlindungan hukum terhadap ahli waris atas aset digital menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski Pasal 15 UUJN memberikan kewenangan formal, Notaris terhambat verifikasi teknis dan kebijakan platform. Perlindungan ahli waris melalui prinsip saisine juga belum efektif akibat kendala aksesibilitas faktual. Simpulan menegaskan kewenangan Notaris masih bersifat nominal dan hak ahli waris belum pasti. Diperlukan reformasi UUJN, KUHPerdata, serta standar profesi Notaris yang adaptif terhadap teknologi siber guna menjamin kepastian hukum.