Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Abstract. The high incidence of Human Trafficking Crimes (TPPO) against Indonesian Migrant Workers (PMI) departing through non-procedural channels prompts this research to analyze the effectiveness of the Governance of Indonesian Migrant Worker Placement based on Law No. 18 of 2017 and the implementation of victim protection from a victimological perspective according to Law No. 31 of 2014. A normative juridical method with a qualitative approach through library research was employed. The results indicate that the Governance of Migrant Worker Placement is not optimal in preventing non-procedural practices due to weak supervision and coordination. Victim protection also remains repressive and has not fully implemented a victim-centered approach, particularly regarding security guarantees, psychosocial recovery, and restitution. Strengthening integrated governance and integrating victimological principles into victim protection policies are necessary. Abstrak. Tingginya angka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat secara nonprosedural mendorong penelitian ini untuk menganalisis efektivitas Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dan implementasi perlindungan korban dari perspektif viktimologi sesuai UU No. 31 Tahun 2014. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran belum optimal dalam mencegah praktik nonprosedural akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi. Perlindungan korban juga masih bersifat represif dan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berpusat pada korban, terutama dalam jaminan keamanan, pemulihan psikososial, serta restitusi. Diperlukan penguatan tata kelola yang terpadu dan integrasi prinsip viktimologi dalam kebijakan perlindungan korban.