Penegakan Hukum Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Abstract. Law enforcement in correctional institutions plays a crucial role in maintaining stability, security, and order within the correctional environment. This study examines drug trafficking in correctional institutions in Indonesia, focusing on the implementation of security and order policies stipulated in Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024. The primary objective is to analyze law enforcement against correctional officers involved in drug trafficking and to evaluate regulatory optimization efforts to prevent this crime. The approach used is normative juridical, with data collected through the study of legal documents and analysis of related cases. The findings indicate a significant discrepancy between the normative objectives of the correctional system and the reality of drug trafficking, which involves collaboration between inmates and officers, caused by weak internal oversight mechanisms and collusive practices. This study concludes that strengthening law enforcement and optimizing existing regulations are essential to address drug trafficking in correctional institutions. Recommendations include improving security systems, more intensive supervision, and strengthening the integrity of correctional officers. Abstrak. Penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Studi ini meneliti perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dengan fokus pada implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024. Tujuan utama adalah untuk menganalisis penegakan hukum terhadap petugas pemasyarakatan yang terlibat dalam perdagangan narkoba dan untuk mengevaluasi upaya optimalisasi regulasi untuk mencegah kejahatan ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan data yang dikumpulkan melalui studi dokumen hukum dan analisis kasus terkait. Temuan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara tujuan normatif sistem pemasyarakatan dan realitas perdagangan narkoba, yang melibatkan kolaborasi antara narapidana dan petugas, yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan internal dan praktik kolusi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan penegakan hukum dan optimalisasi regulasi yang ada sangat penting untuk mengatasi perdagangan narkoba di lembaga pemasyarakatan. Rekomendasi meliputi peningkatan sistem keamanan, pengawasan yang lebih intensif, dan penguatan integritas petugas pemasyarakatan.