Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Akibat Terbukti Melakukan Perbuatan Tercela dan Dampak Hukumnya Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

AbstractImpeachment constitutes a constitutional mechanism under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia designed to ensure the accountability of the President and/or Vice President for serious legal violations, including disgraceful conduct. However, the absence of a clear legal definition of “disgraceful conduct” within the Constitution and its implementing regulations gives rise to interpretative ambiguity and potential political contestation in constitutional practice. This condition necessitates an in-depth legal analysis of the impeachment mechanism of the Vice President and its legal implications. This research aims to analyze the mechanism for impeaching the Vice President on the grounds of proven disgraceful conduct under the 1945 Constitution, to examine the legal consequences arising from such impeachment, and to assess the mechanism for filling the office of the Vice President following impeachment. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings indicate that the impeachment of the Vice President constitutes a political-legal constitutional process conducted through a multilayered mechanism involving the House of Representatives, the Constitutional Court, and the People’s Consultative Assembly, reflecting the principle of checks and balances. The legal consequences of impeachment include the premature termination of the Vice President’s term of office and the loss of constitutional legitimacy derived from the popular mandate. Furthermore, the 1945 Constitution provides a mechanism for filling the vacant office of the Vice President to ensure continuity of governance and legal certainty. Abstrak. Pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden atas pelanggaran hukum berat, termasuk perbuatan tercela. Namun, ketiadaan definisi yang tegas mengenai konsep perbuatan tercela dalam UUD 1945 menimbulkan persoalan penafsiran dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai mekanisme pemakzulan Wakil Presiden serta implikasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemakzulan Wakil Presiden akibat perbuatan tercela berdasarkan UUD 1945, dampak hukum yang ditimbulkannya, serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pemakzulan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakzulan Wakil Presiden merupakan mekanisme politik-yuridis yang dilaksanakan secara berlapis melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagai perwujudan prinsip checks and balances. Pemakzulan berakibat pada berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden sebelum waktunya serta hilangnya legitimasi konstitusional. UUD 1945 juga telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden guna menjamin kesinambungan pemerintahan dan kepastian hukum