Pertanggungjawaban Hukum PT Daris atas Hak Buruh Pascapailit Dihubungkan dengan UUKPKPU

Abstract. Corporate bankruptcy does not only affect debt-credit relationships, but also has implications for the continuity of employment relationships and the fulfillment of workers' rights. Under the UUKPKPU and the Labor Law, workers are classified as preferred creditors whose rights must be fulfilled and prioritized in bankruptcy process. However, in practice, this legal protection is often not implemented optimally. This is reflected in the bankruptcy case of PT Daris, a manufacturing company that was declared bankrupt, which raised legal issues related to the fulfillment of workers' rights as preferred creditors. This study aims to analyze PT Daris' legal responsibility for workers' rights after the bankruptcy ruling and its non-compliance with the provisions of applicable laws and regulations. The research method used is normative legal with descriptive specifications through a literature review of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that even though the bankruptcy procedure was carried out formally through the Commercial Court and the Curator, the implementation of legal responsibility towards workers has not been optimal. Workers are not fully positioned as preferred creditors, as reflected in the equalization of payments without calculation based on the principles of bankruptcy and worker protection. Abstrak. Kepailitan perusahaan tidak sekedar memberi dampak pada hubungan utang-piutang, namun berimplikasi juga akan keberlangsungan hubungan kerja dan pemenuhan hak buruh. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UUKPKPU) serta Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh ditempatkan sebagai kreditur preferen yang haknya harus dipenuhi dan didahulukan dalam proses kepailitan. Akan tetapi, pada praktiknya perlindungan hukum tersebut kerap tidak dilakukan secara optimal. Hal ini tercermin dalam kasus kepailitan PT Daris, perusahaan manufaktur yang dinyatakan pailit yang menimbulkan permasalahan hukum terkait pemenuhan hak-hak buruh sebagai kreditur preferen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PT Daris terhadap hak-hak buruh pasca putusan pailit serta ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif melalui pendekatan kepustakaan terhadap bahan hukum primer dnn sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur kepailitan dilaksanakan secara formal melalui Pengadilan Niaga dan Kurator, pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap buruh belum optimal. Buruh tidak sepenuhnya diposisikan sebagai kreditur preferen, yang tercermin dari pembayaran hak yang disamaratakan tanpa perhitungan dengan asas kepailitan dan prinsip perlindungan buruh.