Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha Peredaran Pupuk dan Pestisida Palsu di Hubungkan dengan Hukum Pidana Positif Indonesia

Abstract. The distribution of counterfeit fertilizers and pesticides constitutes an economic crime in the agricultural sector that adversely impacts productivity, consumer protection, the environment, and food security. This study aims to examine the criminal liability of business actors involved in the distribution of counterfeit fertilizers and pesticides under Indonesian positive criminal law following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and to analyze prevention and enforcement policies. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings indicate that business actors may be held criminally liable both individually and corporately through the application of strict liability and vicarious liability principles based on the Criminal Code and relevant sectoral regulations. However, law enforcement efforts still face challenges such as weak distribution supervision, low legal awareness, and limited inter-agency coordination. Therefore, integrated and sustainable law enforcement strengthening is required to protect consumers, ensure agricultural sustainability, and strengthen national food security. Abstrak. Peredaran pupuk dan pestisida palsu merupakan kejahatan ekonomi di sektor pertanian yang berdampak negatif pada produktivitas, perlindungan konsumen, lingkungan, dan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam peredaran pupuk dan pestisida palsu berdasarkan hukum pidana positif Indonesia pasca berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta menganalisis kebijakan pencegahan dan penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara perorangan maupun korporasi melalui penerapan prinsip strict liability dan vicarious liability berdasarkan KUHP dan peraturan sektoral. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan distribusi, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum secara terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi konsumen, menjaga keberlanjutan sektor pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.