Penegakan Hukum terhadap Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler oleh PT Telkomsel Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Abstract. The practice of recycling mobile phone numbers by telecommunications service providers is a policy implemented to address the limitation of national numbering resources. However, in practice, this policy has the potential to cause legal problems, particularly related to the protection of consumers’ personal data. Mobile phone numbers no longer function merely as communication tools, but have evolved into digital identities connected to various electronic services such as banking, social media, and digital platforms. The recycling of phone numbers without adequate data deletion and security mechanisms may result in personal data breaches, unauthorized access to digital accounts, and material as well as immaterial losses for previous number holders. This study uses a normative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data were collected through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials related to personal data protection and telecommunications regulation. The results show that law enforcement against the practice of mobile phone number recycling by PT. Telkomsel Indonesia based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection has not been optimally implemented. Law enforcement is still dominated by administrative measures and has not been supported by comprehensive supervision and preventive mechanisms, resulting in insufficient protection of consumers’ privacy and personal data. Abstrak. Praktik daur ulang nomor telepon seluler oleh penyelenggara telekomunikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya penomoran nasional. Namun, dalam praktiknya kebijakan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen. Nomor telepon seluler tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi identitas digital yang terhubung dengan berbagai layanan elektronik seperti perbankan, media sosial, dan aplikasi digital lainnya. Daur ulang nomor telepon yang tidak disertai dengan mekanisme penghapusan dan pengamanan data yang memadai berpotensi menyebabkan kebocoran data pribadi, akses tidak sah terhadap akun digital, serta kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik nomor sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik daur ulang nomor telepon oleh PT Telkomsel Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi belum terlaksana secara optimal karena masih didominasi oleh pendekatan administratif dan belum memberikan efek jera yang memadai.