Penegakan Hukum Pidana terhadap Produksi dan Perdagangan Minuman Keras Ilegal

Abstract. The production and trade of illegal liquor continues to occur in North Halmahera Regency, North Maluku Province, disrupting public order, security, and health. Despite existing laws prohibiting the production and distribution of liquor without a permit, the practice persists, demonstrating the ineffectiveness of criminal law enforcement. The purpose of this study is to identify and examine criminal law enforcement against the production and trade of illegal liquor in North Halmahera Regency, as well as the countermeasures taken by the local government and law enforcement. This study was conducted using normative juridical methods with descriptive and analytical research specifications. The data used were derived from primary legal sources, such as legislation on liquor and criminal law; secondary legal sources consisted of books, research, journals, and relevant tertiary legal materials. To conduct data analysis, qualitative methods were used; the data were systematically studied and described using criminal policy and law enforcement theories to provide an overview of how criminal law enforcement addresses the circulation of illegal liquor and the factors that influence it. Abstrak. Produksi dan perdagangan minuman keras ilegal terus terjadi di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, yang mengganggu ketertiban, keamanan, dan kesehatan publik. Meskipun ada undang-undang yang melarang produksi dan distribusi minuman keras tanpa izin, praktik tersebut masih ada dan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mempelajari penegakan hukum pidana terhadap produksi dan perdagangan minuman keras ilegal di Kabupaten Halmahera Utara, serta kebijakan penanggulangan yang diambil oleh pemerintah daerah dan penegak hukum. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif dan analitis. Data yang digunakan berasal dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan tentang minuman keras dan hukum pidana; sumber hukum sekunder terdiri dari buku-buku, penelitian, jurnal, dan bahan hukum tersier yang relevan. Untuk melakukan analisis data, metode kualitatif digunakan; data dipelajari dan diuraikan secara sistematis menggunakan teori kebijakan kriminal dan penegakan hukum untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penegakan hukum pidana menangani peredaran minuman keras ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.