Tanggung Jawab Direksi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) atas Pengabaian Putusan Pengadilan Dikaitkan dengan Prinsip Good Corporate Governance

Abstract. The disregard of final and binding court decisions constitutes a serious legal issue concerning directors’ liability and the implementation of Good Corporate Governance (GCG). This study examines PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)’s non-compliance with Industrial Relations Court Decision Number 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte, as affirmed by Supreme Court Decision Number 598 K/Pdt.Sus-PHI/2024, which declared that four employees were entitled to severance pay and other normative rights. Using a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, this research analyzes IWIP’s corporate legal liability under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the legal implications for GCG implementation. The findings show that failure to execute a final court decision constitutes a breach of legal obligations and may result in personal liability of directors under Article 97 paragraph (3) due to violations of fiduciary duty and good faith. This study concludes that legal compliance is essential for effective GCG and corporate sustainability within the Indonesian legal system. Abstrak. Pengabaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan persoalan hukum serius yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini mengkaji ketidakpatuhan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Tte yang telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 K/Pdt.Sus-PHI/2024, yang menyatakan bahwa empat karyawan berhak atas pesangon dan hak normatif lainnya. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta implikasinya terhadap penerapan prinsip GCG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian putusan inkrah merupakan pelanggaran kewajiban hukum yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab pribadi direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT karena pelanggaran kewajiban fidusia dan itikad baik. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi utama penerapan GCG dan prasyarat keberlanjutan korporasi dalam sistem hukum Indonesia.