Akibat Hukum Penggunaan E-Meterai Palsu dalam Perjanjian Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai

Abstract. The use of electronic stamps (e-stamps) in electronic agreements plays an important role in ensuring legal certainty and strengthening the evidentiary value of electronic documents. However, in practice, the use of counterfeit e-stamps is still found and raises various legal issues. This study aims to analyze the legal consequences of using counterfeit e-stamps in electronic agreements according to Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions in conjunction with Law Number 10 of 2020 on Stamp Duty. The research method employed is normative juridical research conducted through library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out qualitatively to obtain a systematic and comprehensive legal understanding. The results of the study indicate that the use of counterfeit e-stamps constitutes an unlawful act that not only affects administrative aspects but also has implications in civil and criminal law. In principle, an electronic agreement that uses a counterfeit e-stamp remains legally valid as long as it fulfills the legal requirements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code; however, such a document loses its perfect evidentiary value. Furthermore, parties who use counterfeit e-stamps may be held legally liable based on the provisions of the Electronic Information and Transactions Law, the Stamp Duty Law, as well as relevant criminal provisions concerning forgery and the unlawful use of electronic data. This study recommends strengthening supervision over the distribution of e-stamps, increasing public legal literacy regarding the proper use of legitimate e-stamps, and enforcing the law firmly to ensure legal certainty and protection for parties involved in electronic agreements. The conclusion of this study emphasizes the importance of effective legal regulation and implementation to maintain the integrity of electronic transactions in Indonesia. Abstrak. Penggunaan e-meterai dalam perjanjian elektronik berperan penting dalam menjamin kepastian dan kekuatan pembuktian hukum dokumen elektronik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penggunaan e-meterai palsu yang menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum penggunaan e-meterai palsu dalam perjanjian elektronik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman hukum yang sistematis dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-meterai palsu merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya berdampak pada aspek administrasi, tetapi juga berimplikasi pada aspek perdata dan pidana. Perjanjian elektronik yang menggunakan e-meterai palsu pada prinsipnya tetap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun dokumen tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pelaku penggunaan e-meterai palsu dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Bea Meterai, serta ketentuan pidana terkait pemalsuan dan penggunaan data elektronik yang tidak sah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan terhadap peredaran e-meterai, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai penggunaan e-meterai yang sah, serta penegakan hukum yang tegas guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian elektronik. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pengaturan dan implementasi aturan maupun hukum yang efektif untuk menjamin integritas dari transaksi elektronik di Indonesia.