Penyalahgunaan Wewenang dalam Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR RI Periode 2019–2024

Abstract. The mechanism for replacing members of the House of Representatives (DPR RI) serves to ensure democratic representation continuity based on election results. However, the Inter-Time Replacement (PAW) implementation during 2019–2024 revealed irregularities indicating abuse of authority in appointing replacement candidates who did not adhere to the highest vote count principle. This study examines PAW implementation, analyzes the roles and authorities of relevant actors, and identifies forms and impacts of authority abuse. Employing normative legal research with a qualitative approach, data were collected through documentation of statutory regulations, court decisions, and relevant sources, focusing on the South Sumatra I electoral district case. Findings demonstrate that PAW implementation has not fully aligned with normative objectives. Political parties dominate the nomination process, while the General Election Commission's verification and supervisory functions remain suboptimal. Consequently, voter sovereignty is undermined and representative institutions' legitimacy is weakened. This study concludes that such irregularities constitute significant abuse of authority adversely affecting representative democracy quality in Indonesia. Abstrak. Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI merupakan instrumen konstitusional untuk menjamin kesinambungan keterwakilan rakyat berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Namun, praktik PAW periode 2019–2024 menunjukkan penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penetapan calon pengganti yang tidak berlandaskan prinsip perolehan suara terbanyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan mekanisme PAW, mengkaji peran dan kewenangan aktor yang terlibat, serta mengidentifikasi bentuk dan dampak penyalahgunaan wewenang. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sumber relevan terkait PAW, dengan fokus pada kasus daerah pemilihan Sumatera Selatan I. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan PAW belum sepenuhnya selaras dengan tujuan normatifnya. Kondisi ini mengabaikan kehendak pemilih, melemahkan prinsip kedaulatan rakyat, dan menurunkan legitimasi lembaga perwakilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyimpangan PAW merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak serius terhadap kualitas demokrasi perwakilan di Indonesia.