KEWENANGAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENANGANI MASALAH HUKUM DAN GANGGUAN KAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLDA JAWA TENGAH

Penelitian ini menganalisis kewenangan serta peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam penerapan restorative justice (RJ) di wilayah hukum Polda Jawa Tengah sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu didasarkan pada keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif dan menitikberatkan pada pemidanaan, sehingga seringkali tidak memberikan keadilan substantif. Dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui studi lapangan, wawancara, observasi, serta kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa Bhabinkamtibmas berperan penting sebagai mediator dalam memfasilitasi musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi. Meski demikian, masih terdapat tantangan terkait kepastian hukum hasil kesepakatan RJ yang belum sepenuhnya mengikat secara formal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar RJ dapat berjalan konsisten, sah, dan melindungi semua pihak.