CYBERSECURITY FRAMEWORK CORE: STRATEGI PELINDUNGAN DATA PEMILIH DEMI MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM BERINTEGRITAS

Amanat konstitusi pada pasal 28G ayat (1) telah secara tegas menjamin keamanan data pribadi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara yang perlu dilindungi dan dijamin. Namun pada implementasinya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia masih belum mengatur norma hukum terkait Pelindungan Data Pribadi, dan hanya mengatur mengatur aspek kewenangan administratif KPU dalam pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan. Di samping itu, ketiadaan norma tentang mekanisme Pelindungan Data Pemilih juga terjadi dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 yang seharusnya menjadi peraturan lebih lanjut yang mengatur hal-hal teknis mengenai penyelenggaraan Pemilu. Kekosongan hukum ini tentunya akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian (legal uncertainty) dan memperbesar risiko terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional data pribadi pemilih. Karya tulis ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pemilih pada Undang-Undang Pemilu dan studi komparasi penerapan Cybersecurity Framework Core di negara lain beserta dengan mekanisme penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Kesimpulan yang didapatkan dalam karya tulis ini adalah diperlukan konstruksi berupa penambahan norma dalam Undang-Undang Pemilu dan penerapan Cybersecurity Framework Core yang bertujuan dalam menghindari kekosongan norma substantif. Kata Kunci: Pelindungan Data Pemilih, Keamanan Siber, Cybersecurity Framework Core, Pemilu.