POLICY IMPLEMENTATION DALAM PEMELIHARAAN BERKALA JALAN POROS DESA:

Infrastruktur jalan poros desa memiliki peran krusial dalam mendukung konektivitas dan perekonomian daerah, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi tumpuan masyarakat. Meskipun data administratif Pemerintah Kabupaten Tuban menunjukkan tingkat kemantapan jalan poros desa mencapai 95,18% pada tahun 2024, fenomena di lapangan menunjukkan sebuah paradoks. Penelitian terdahulu mengenai implementasi infrastruktur daerah cenderung berfokus pada evaluasi pembangunan fisik jalan baru secara administratif, menyisakan research gap teoretis terkait dinamika pemeliharaan berkala yang minim pendekatan tata kelola adaptif (adaptive governance). Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan yang secara spesifik menyoroti kesenjangan antara capaian administratif birokrasi top-down dan realitas ekologis-partisipatif di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam proses implementasi program pemeliharaan berkala jalan poros desa oleh Dinas PUPR-PRKP Kabupaten Tuban. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi secara administratif berjalan baik didukung komitmen pelaksana tinggi, namun secara kontekstual di lapangan terhambat oleh lemahnya komunikasi, fluktuasi anggaran, dan standar teknis yang mengabaikan persoalan drainase lokal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan perlunya desentralisasi pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Karang Taruna dan aparat desa) serta integrasi pembangunan drainase sebagai wujud infrastruktur yang adaptif dan berkelanjutan.