Regulasi Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa setiap orang berhak menerima pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin, harus memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Pemerintah Kota Bandar Lampung melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar premi asuransi kesehatan secara mandiri. Studi ini bertujuan untuk menguji keselarasan program tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, masyarakat miskin atau kurang mampu juga berhak atas pelayanan kesehatan yang layak. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 sebagai amandemen kedua dari Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota di Fasilitas Kesehatan. Namun, peraturan ini kemudian direvisi lagi dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 sebagai amandemen ketiga, yang tetap berlaku hingga saat ini. Pembaruan ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh pelayanan yang layak dan memuaskan.