Pertanggungjawaban Pidana Korporasi PT Freeport Indonesia atas Pencemaran Sungai Aghawagon dan Otomona Akitab Limbah Tailing: Kajian Penerapan Doktrin Strict Liability

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi PT Freeport Indonesia atas pencemaran Sungai Aghawagon dan Otomona akibat pembuangan limbah tailing, dengan menekankan penerapan doktrin strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan empiris, dengan menganalisis data kualitas air, sedimentasi, kandungan logam berat (Cu, Pb, Hg), serta dampak ekologis dan sosial terhadap masyarakat adat di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tailing PTFI menyebabkan pencemaran berat yang melampaui baku mutu lingkungan, menimbulkan kerusakan ekosistem dan hilangnya mata pencaharian masyarakat. Secara yuridis, tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana lingkungan dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maupun pengurusnya, sesuai Pasal 116 UUPPLH dan PERMA No. 13 Tahun 2016. Doktrin strict liability relevan diterapkan karena adanya limbah B3 dan ancaman serius terhadap lingkungan, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, implementasi hukum menghadapi hambatan struktural, teknis, dan politis, termasuk konflik kepentingan karena kepemilikan saham pemerintah dalam PTFI. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan dana jaminan lingkungan, transparansi data, dan penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum. Studi ini berkontribusi dalam memperkuat kerangka hukum pidana lingkungan dan menjadi preseden penting dalam akuntabilitas korporasi tambang di Indonesia.