Pertanggungjawaban Negara atas Dugaan Kejahatan Internasional dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menciptakan situasi darurat yang memicu penyalahgunaan kekuasaan, seperti kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat melalui ditahannya dana sebesar Rp17 miliar. Kajian ini menganalisis potensi tindakan tersebut dikategorikan sebagaisebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional, dengan latar belakang dampak sistematis terhadap penduduk sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, pada konteks kejahatan non-kekerasan dalam situasi darurat kesehatan, khususnya korupsi bantuan sosial pandemi. Penelitian ini tidak mengasumsikan bahwa penderitaan massal otomatis merupakan attack directed against any civilian population, tetapi menguji secara ketat apakah terdapat pola tindakan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil, dan apakah perbuatan korupsi dapat dikualifikasi sebagai bagian dari attack sebagaimana dipahami dalam yurisprudensi ICC dan ad hoc tribunals. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, analisis ini membandingkan unsur-unsur serangan yang meluas/sistematis, penderitaan yang parah, dan pengetahuan pelaku dengan kerangka hukum nasional dan kasus-kasus empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif keuntungan pribadi tidak memenuhi unsur kejahatan internasional, sehingga perkara ini tetap berada dalam yurisdiksi hukum pidana nasional mengenai korupsi; Pembatasan ini diperburuk dengan tidak diratifikasinya Statuta Roma oleh Indonesia. Studi ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dalam situasi krisi.