Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pembangunan oleh Perusahaan di Lahan Desa (Penyuluhan Hukum Desa Kacung Kabupaten Bangka Barat)
Summary
No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.
Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.Abstract
Pembangunan infrastruktur oleh korporasi di wilayah desa kerap kali menimbulkan konflik antara masyarakat dan pihak perusahaan, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan atau melanggar hak atas tanah desa. Salah satu kasus yang terjadi di sebuah desa di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan bahwa aktivitas dugaan pembangunan oleh pihak swasta telah menimbulkan keresahan masyarakat karena dilakukan di atas lahan desa tanpa persetujuan resmi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif apakah tindakan pembangunan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lain yang relevan, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, tindakan penguasaan dan/atau perusakan tanah desa oleh perusahaan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur melawan hukum, kesengajaan atau kelalaian, serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Fields of Study & Subjects
Legal Studies and Policies
Legal and Policy Analysis in Indonesia
Indonesian Legal and Regulatory Studies
Publication details
- Journal / source
- BAKTIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
- Volume
- 6
- Issue
- 1
- Pages
- 1–8
- Publication date
- 28 March 2026
- Language
- ID