Menata Ulang Tata Kelola Pengendalian Pembangunan Daerah dalam Kerangka Pembangunan Nasional

Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan (PEPP) merupakan instrumen kunci dalam menjamin konsistensi dan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Namun demikian, kerangka regulasi yang saat ini berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, belum sepenuhnya mampu menjawab dinamika pembangunan terkini. Ketiadaan standar baku PEPP Daerah, dominasi pendekatan evaluasi ex-post, serta belum terintegrasinya pengendalian berbasis risiko dan akuntabilitas kinerja menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara prioritas pembangunan pusat dan kebutuhan daerah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pemanfaatan dana transfer, ketidaktepatan alokasi program, dan melemahnya daya ungkit pembangunan nasional di tingkat daerah.Penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat substansi PEPP Daerah dalam kerangka perubahan PP Nomor 39 Tahun 2006. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Analisis difokuskan pada identifikasi celah regulasi, keselarasan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, serta kebutuhan kelembagaan dalam pengendalian pembangunan nasional.Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan PEPP Daerah perlu mencakup integrasi evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post, penerapan standar nasional PEPP Daerah, penguatan sistem data terpadu, serta adopsi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Nasional (SAKPN). Reformulasi PP 39/2006 dipandang strategis untuk memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mengawal sinkronisasi pusat-daerah, meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan, dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.