MELAWAN IMPUNITAS KEBIJAKAN STRATEGIS: TELAAH KRITIS PENOLAKAN GUGATAN PTUN DALAM SENGKETA ADMINISTRATIF YANG SENSITIF SECARA POLITIK

Artikel ini mengkaji secara kritis fenomena penolakan gugatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kebijakan strategis yang sensitif secara politik. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan socio-legal, penelitian ini mengungkap bagaimana pengekangan yudisial judicial restraint, ambiguitas kriteria “kebijakan strategis,” serta tekanan politik berkontribusi pada impunitas de facto dalam pengambilan keputusan eksekutif. Sumber hukum primer mencakup UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN (sebagaimana diubah), UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta putusan pengadilan tahun 2020–2025. Sumber sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan laporan kebijakan terbitan lima tahun terakhir. Analisis menunjukkan bahwa pengadilan kerap menggunakan pengecualian “kebijakan strategis” dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 5/1986 untuk menghindari penyelesaian sengketa administratif bernilai tinggi, sehingga melemahkan akuntabilitas hukum dan supremasi hukum. Sikap pasif yudisial ini bertentangan dengan komitmen konstitusional Indonesia terhadap kepastian hukum dan keadilan, khususnya dalam kasus yang melibatkan degradasi lingkungan, hak masyarakat adat, dan kesehatan publik. Artikel ini merekomendasikan reformasi doktrinal dan kelembagaan termasuk standar yudisial yang jelas untuk “kebijakan strategis” dan penguatan independensi peradilan guna mengembalikan peran PTUN sebagai penjaga keadilan administratif terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif