KONTESTASI HAK PUBLIK VS PRIVAT: ANALISIS SOSIO-LEGAL TERHADAP FENOMENA "PESTA SULTAN MODAL TROTOAR" DAN EKSTERNALITAS NEGATIF BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMA

ABSTRAK ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi normalisasi praktik penutupan jalan umum (privatisasi ruang publik) demi kepentingan perjanjian pernikahan pribadi, yang seringkali melindungi di balik narasi kearifan lokal. Berangkat dari keresahan empiris dan observasi partisipatif ( autoethnography ) sebagai pekerja lapangan (gigworker), studi ini membedah fenomena yang penulis istilahkan sebagai " Pesta Sultan Modal Trotoar ". Fenomena ini merupakan anomali perilaku ekonomi di mana penyelenggara pesta melakukan efisiensi biaya sewa gedung, namun secara sepihak membebankan biaya tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kemacetan, kerugian bahan bakar, dan hilangnya waktu produktif (eksternalitas negatif). Dengan menggunakan pisau analisis yuridis normatif terhadap UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) , penelitian ini menemukan bahwa "Izin Keramaian" seringkali mengalami disfungsi administrasi. Aparat cenderung cenderung abai terhadap Pasal 128 yang mensyaratkan ketersediaan jalan alternatif yang layak sebagai conditio sine qua non (persyaratan mutlak). Hasil analisis menyimpulkan bahwa praktik ini bukan sekadar masalah etika, melainkan bentuk “Subsidi Silang Paksa” dari masyarakat miskin (pengguna jalan) kepada penyelenggara pesta, serta adanya kegagalan negara dalam melindungi aset publik dari okupasi swasta yang didorong oleh gengsi sosial semata. Kata Kunci: Privatisasi Jalan, UU LLAJ, Eksternalitas Negatif, Pesta Sultan Modal Trotoar, Sosiologi Hukum. ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mendekonstruksi normalisasi praktik penutupan jalan umum (privatisasi ruang publik) hingga resepsi pernikahan pribadi, yang seringkali diperbolehkan dengan dalih kearifan lokal. Berdasarkan pengalaman empiris dan observasi partisipatif (autoetnografi) sebagai pekerja lepas, studi ini menganalisis fenomena yang disebut penulis sebagai "Pesta Sultan dengan Anggaran Trotoar". Fenomena ini merupakan anomali ekonomi di mana penyelenggara acara memangkas biaya sewa tempat tetapi secara sepihak membebankan beban ini kepada masyarakat dalam bentuk kemacetan, pemborosan bahan bakar, dan hilangnya waktu produktif (eksternalitas negatif). Dengan menggunakan analisis yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan (UU PP), penelitian ini menemukan bahwa "Izin Kerumunan" seringkali mengalami disfungsi administratif. Pihak yang meremehkan mengabaikan Pasal 128, yang mewajibkan tersedianya jalur alternatif yang layak sebagai syarat mutlak (conditio sine qua non). Analisis menyimpulkan bahwa praktik ini bukan hanya masalah etika tetapi juga bentuk " Subsidi Silang Paksa" dari kaum miskin (pengguna jalan) kepada penyelenggara pesta, yang menyoroti kegagalan negara dalam melindungi aset publik dari masyarakat swasta yang semata-mata didorong oleh gengsi sosial. Kata kunci: Privatisasi Jalan, Hukum Lalu Lintas (UU LLAJ), Eksternalitas Negatif, Pendudukan Ruang Publik, Studi Sosio-Legal.