Keengganan Masyarakat Adat Dayak Benuaq Melapor kepada Aparat Negara

Artikel ini mengkaji fenomena keengganan masyarakat Adat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur dalam melaporkan pelanggaran hukum kepada aparat negara melalui pendekatan sosial-hukum (socio-legal analysis). Fokus utama kajian diarahkan pada relasi antara budaya hukum adat, tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, serta faktor-faktor struktural yang membentuk praktik underreporting dalam komunitas adat. Dengan memadukan analisis konseptual sosiologi hukum dan temuan empiris dari berbagai studi etnografi serta literatur hukum adat, artikel ini menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan bukan sekadar persoalan budaya, melainkan refleksi dari kesenjangan legitimasi antara hukum negara dan hukum adat. Mekanisme penyelesaian sengketa adat Dayak Benuaq yang berorientasi pada keadilan restoratif, musyawarah, dan pemulihan relasi sosial dinilai lebih efektif dan bermakna secara sosial dibandingkan prosedur hukum formal yang cenderung birokratis dan kurang sensitif terhadap konteks lokal. Artikel ini juga menyoroti peran hambatan geografis, keterbatasan akses terhadap institusi formal, serta pengalaman historis masyarakat dalam berinteraksi dengan aparat negara sebagai faktor yang memperkuat preferensi terhadap forum adat. Dalam perspektif sosiologi hukum, temuan ini menegaskan adanya legal dualism yang asimetris, di mana hukum adat berfungsi efektif secara sosial, sementara hukum negara belum sepenuhnya memperoleh legitimasi di tingkat komunitas. Melalui kajian ini, penulis menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara negara dan masyarakat adat, dengan memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan sensitivitas budaya aparat, serta mengakui peran komplementer hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus sosiologi hukum, khususnya dalam memahami dinamika akses keadilan, budaya hukum, dan pluralisme hukum di masyarakat adat.