PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SOLUSI PENGATURAN ASURANSI ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT SISTEM KECERDASAN BUATAN (AI)

Pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam industri asuransi telah mengubah mekanisme operasional secara signifikan, terutama dalam proses underwriting, penilaian risiko, penetapan premi, dan penanganan klaim. Meskipun AI menawarkan efisiensi dan akurasi yang tinggi, penggunaannya juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat keputusan sistem AI yang bersifat otonom. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang disebabkan oleh sistem AI dalam kerangka hukum perasuransian Indonesia serta mengkaji langkah strategis yang dapat diadopsi dari regulasi Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum mengatur secara eksplisit risiko dan tanggung jawab hukum yang bersumber dari penggunaan AI, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum perdata, AI tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban lebih tepat dibebankan kepada pihak yang memiliki atau mengendalikan sistem AIberdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Sementara itu, pengaturan Uni Eropa melalui AI Act dan AI Liability Directive menunjukkan pendekatan berbasis risiko serta penerapan pembalikan beban pembuktian untuk memperkuat perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pembaruan regulasi nasional diperlukan guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam industri asuransi berbasis teknologi AI.