POLITIK EKOLOGI INDONESIA

Buku Politik Ekologi Indonesia menawarkan cara membaca krisis lingkungan yang melampaui penjelasan teknis. Alih-alih melihat degradasi sebagai kegagalan teknologi atau manajemen, buku ini menelusuri relasi kuasa yang menentukan siapa berhak mengubah bentang alam dan siapa menanggung risikonya. Berangkat dari kritik atas diskursus lingkungan Indonesia yang cenderung teknokratis, penulis mengajak pembaca membaca deforestasi, krisis air, pencemaran, dan bencana ekologis sebagai konsekuensi politik dari rezim perizinan, tata ruang, relasi pusat–daerah, serta ekonomi-politik pembangunan yang menempatkan akumulasi di atas batas ekologis. Pertanyaan kunci berulang: siapa memperoleh manfaat, siapa memikul beban, dan melalui mekanisme apa ketimpangan dinormalisasi—melalui hukum, birokrasi, pasar, maupun otoritas pengetahuan. Kerangka ini mengaitkan tekanan rantai komoditas global dengan perubahan lanskap lokal. Kasus banjir–longsor di Sumatera (2025) memperlihatkan bahwa “bencana alam” kerap merupakan produksi kerentanan: konversi hutan, audit izin yang lemah, penegakan hukum yang timpang, dan distribusi risiko yang jatuh pada komunitas rentan, sekaligus menekan biodiversitas. Buku ini menempatkan bumi sebagai amanah moral sehingga analisis politik lingkungan berkelindan dengan tanggung jawab sosial, keberpihakan pada kelompok terdampak, serta dorongan memperluas percakapan akademik dan kebijakan agar lebih demokratis dan lestari. Struktur buku disusun bertahap dari konsep hingga aplikasi pada sektor-sektor kunci Indonesia. Bab 1–3 memperkenalkan definisi politik ekologi, sejarah, teori kekuasaan (negara, korporasi, pengetahuan, budaya), konflik sumber daya, keadilan lingkungan, serta metode dominan (analisis wacana, studi kasus, partisipasi komunitas, evaluasi kebijakan berbasis distribusi risiko). Pendekatan memadukan systematic literature review dan pemetaan literatur sitasi, dengan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti penalaran ilmiah. Bab 4 mengulas proyek pembangunan di negara berkembang dan risiko konflik ketika keberlanjutan direduksi menjadi prosedur, bukan keadilan. Bab 5–7 membawa kerangka tersebut ke Indonesia melalui sejarah tata kelola ruang, konflik tenurial, perizinan, hak masyarakat adat, konservasi, pesisir, dan perikanan. Bab 8–9 menelaah sektor ekstraktif (pertambangan) dan sawit melalui isu elite capture, rantai pasok, kerja dan ketimpangan, kebakaran gambut, serta opsi reformasi seperti perhutanan sosial dan reforma agraria. Bab 10 menutup dengan tantangan masa depan—perubahan iklim, transisi energi, ekspansi tambang, krisis sampah, dan bencana ekologis—seraya menawarkan integrasi politik ekologi dalam kebijakan publik, pendidikan, advokasi, transparansi perizinan, dan akuntabilitas institusi menuju demokrasi lingkungan. Ditulis sebagai bahan ajar, buku ini menyediakan perangkat analitis untuk memahami lingkungan sebagai arena politik dan membantu merancang intervensi yang tidak naif terhadap struktur kekuasaan.