PENEGAKAN REGULASI HUKUM TERHADAP KELEMAHAN dan KERENTANAN DATA DIGITAL pada SISTEM PENGAWASAN KUALITAS UDARA BERBASIS SENSOR di INDONESIA

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terkait kelemahan dan kerentanan data digital pada Sistem Pengawasan Kualitas Udara Berbasis Sensor di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengevaluasi kebijakan data lingkungan digital, menyoroti bahwa sistem yang seharusnya menjamin keamanan digital masih memiliki celah dan kerentanan. Kelemahan ini berpotensi memicu ketidaksesuaian kebijakan hukum, meningkatnya paparan polusi tanpa disadari masyarakat, tingginya potensi korupsi dan konflik kepentingan, keruntuhan kepercayaan publik, hingga mudahnya sistem IoT diretas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem regulasi hukum di beberapa kota masih lemah, khususnya pada kebijakan pemantauan kualitas udara. Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SKPU) masih mengandalkan stasiun referensi berbasis sensor biaya rendah (low-cost sensor/LCS), yang menyebabkan data menjadi tidak akurat dan tidak terkalibrasi. Kondisi ini meragukan validitas data dan membuka peluang besar untuk manipulasi atau penyalahgunaan. Temuan ini menekankan pentingnya keamanan data digital lingkungan dalam SPKU yang harus segera diimplementasikan dan dikaji ulang oleh pemerintah. Regulasi data yang jelas sangat dibutuhkan guna mencegah penyalahgunaan data serta menghilangkan celah kelemahan dan kerentanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan mengenai lingkungan data digital yang aman dalam lingkup Sistem Pengawasan Kualitas Udara di Indonesia.