ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI PLATFORM DIGITAL

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah memicu meningkatnya kejahatan siber (cybercrime), salah satunya penyebarluasan konten pornografi melalui platform digital tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga berdampak serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat, dan perlindungan diri korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten pornografi melalui platform digital berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (normative juridical approach) dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deskriptif-kualitatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif victimology dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, perlindungan terhadap korban masih belum optimal karena lebih berorientasi pada pemidanaan. Mekanisme pemulihan korban, seperti rehabilitasi psikososial dan pemulihan nama baik, belum diatur secara komprehensif sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih berperspektif korban.