PRAKTIK KELIRU DOKTRIN JUDICIAL ACTIVISM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI TAHUN 2023

Judicial Activism merupakan doktrin yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penafsiran progresif dalam memutus suatu perkara, namun penerapannya harus tetap tunduk pada prinsip konstitusional dan batas kewenangan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya dugaan kekeliruan penerapan doktrin Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023, khususnya terkait syarat usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai telah keluar dari prinsip check and balance serta batas kewenangan lembaga yudisial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan doktrinal/normatif, dengan meneliti bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur, buku, jurnal serta penelitian terdahulu sebagai data hukum sekunder yang dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam penerapan doktrin Judicial Activism pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI Tahun 2023, karena Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi syarat prinsipil dalam penggunaan doktrin tersebut serta telah memasuki wilayah open legal policy yang merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang, sehingga menimbulkan problem konstitusional dan berpotensi memperlemah prinsip kekuasaan kehakiman yang independen.