KONSTITUSIONALISME DIGITAL DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital dan problematikanya serta peran Mahkamah Konstitusi dalam mendesain digital constitutionalism sebagai upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menemukan kebebasan berekspresi di ruang digital merupakan hak asasi manusia, namun pengaturan pembatasan dalam ketentuan dalam Pasal 27A, Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 45A ayat (3) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang Undang No. 1 Tahun 2024 memiliki problematik, karena dirumuskan secara multitafsir. Hal tersebut berpotensi munculnya penyalahgunaan kewenangan berupa kriminalisasi terhadap warga negara yang kritis dan mereduksi pelindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Untuk menegakkan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi memegang peranan yang penting untuk menjaga keseimbangan pengaturan kebebasan berekspresi di ruang digital. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PUU-VI/2008, 52/PUU-XI/2013, 76/PUU/XV/2017, 78/PUU-XXI/2023, 105/PUU-XXII/2024, dan 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi telah mendesain prinsip digital constitutionalism berupa (i) Kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilindungi, sebagai bagian dari hak asasi manusia; (ii) Negara berwenang untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital semata-mata untuk menghormati hak warga negara yang lain; (iii) Kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital harus dirumuskan dalam delik yang jelas dan tegas; dan (iv) Negara dan lembaga pemerintah tidak dapat menjadi korban dari pelaksanaan kebebasan berekpresi di ruang digital, kecuali ada potensi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara.