Beban Bphtb atas Warisan Tanah dan Kebijakan Kepala Daerah dalam Hukum Perlindungan Ahli Waris

Penelitian ini membahas beban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas warisan dan peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang adil dan responsif. BPHTB penting sebagai sumber pendapatan daerah, namun sering memberatkan ahli waris, terutama untuk rumah atau tanah tidak likuid, sehingga menimbulkan ketidakadilan fiskal dan risiko sosial-ekonomi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-analitis, perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Studi kasus Leony Vitria Hartanti (2025) menjadi ilustrasi dampak BPHTB yang memberatkan. Analisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menilai harmonisasi antara kewajiban fiskal dan perlindungan hak ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menyesuaikan tarif, memberikan keringanan, dan menerapkan pembayaran fleksibel melalui Peraturan Daerah. Pendekatan ini meringankan beban finansial, meningkatkan kepatuhan pajak, dan menjaga keadilan substantif. Kasus Leony menegaskan pentingnya kebijakan BPHTB yang proporsional, manusiawi, dan responsif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Strategi ini dapat dijadikan model bagi daerah lain agar BPHTB tetap efektif sebagai instrumen fiskal tanpa merugikan hak ahli waris.