Kekosongan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Senior PKWTT Yang Mengalami PHK Menjelang Masa Pensiun Akibat Perubahan Kondisi Usaha

Penelitian ini membahas tentang kekosongan perlindungan hukum bagi pekerja senior PKWTT yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang usia pensiun akibat perubahan usaha di Indonesia. Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, ditemukan adanya benturan norma yang merugikan pekerja senior. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kekosongan perlindungan hukum yang dialami oleh pekerja senior dan untuk memberikan kualifikasi hukum yang tepat dalam kasus PHK tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya "arbitrase regulasi" yang tercipta oleh konflik antara Pasal 43 dan Pasal 56 PP 35/2021, yang memberikan insentif bagi pengusaha untuk mem-PHK pekerja senior dengan kompensasi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kompensasi pensiun. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekosongan perlindungan hukum ini mencederai prinsip keadilan sosial dan merugikan pekerja senior. Oleh karena itu, revisi terhadap PP No. 35 Tahun 2021 dan penerapan Formula Radbruch oleh Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan memastikan keadilan sosial.