Untitled IteTransisi dari Lex Specialis ke Desain Kelembagaan KPK: Kesamaan Delik Korupsi dalam KUHP Nasional dan Tantangan Penegakan Hukum

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai fase transisi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Pengaturan delik korupsi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional menunjukkan kesamaan substansial dengan delik korupsi yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lex specialis. Kesamaan normatif tersebut tidak hanya berdampak pada aspek dogmatik hukum pidana, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap desain kelembagaan dan pola penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Artikel ini bertujuan menganalisis transisi dari rezim lex specialis menuju rezim hukum pidana nasional dalam konteks kesamaan delik korupsi, dengan menempatkan KPK sebagai fokus kajian kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis diarahkan pada konsekuensi kesamaan delik terhadap kewenangan penegakan hukum, struktur dan independensi penyidik KPK, serta tantangan kelembagaan yang muncul dalam masa transisi penerapan KUHP Nasional.Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum korupsi pasca-berlakunya KUHP Nasional tidak semata-mata terletak pada substansi norma delik, melainkan pada kesiapan desain kelembagaan KPK dalam merespons perubahan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan penguatan desain kelembagaan KPK melalui kebijakan transisi yang terukur, penataan sumber daya penyidik secara bertahap, serta pengembangan struktur kelembagaan yang adaptif guna menjaga efektivitas dan independensi penegakan hukum tindak pidana korupsi.Kata Kunci: lex specialis, delik korupsi, KUHP Nasional, desain kelembagaan KPK, penegakan hukum.