Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perusakan Hutan Mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat

Kasus perusakan hutan mangrove di Desa Kwala Serapuh, Kabupaten Langkat, mencerminkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlambatan dan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum terhadap perusakan mangrove, serta mengidentifikasi faktor penyebab yang bersifat kelembagaan dan politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil analisis menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara law in books dan law in action karena lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya efektivitas sanksi, dan dominannya kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan ekologi. Akibatnya, masyarakat pesisir menjadi pihak yang paling terdampak dan kehilangan perlindungan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan, penguatan mekanisme penegakan hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan. Saran yang diajukan adalah perlunya komitmen politik yang kuat untuk menempatkan keadilan ekologis sebagai dasar utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Mangrove, Keadilan Ekologis, Hukum Lingkungan, Kwala Serapuh