Analisis Collaborative Governance dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan yang diputuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran administratif dan penyalahgunaan hak pilih di tingkat TPS, yang menunjukkan belum optimalnya koordinasi dan pengawasan antar-aktor penyelenggara. Kondisi tersebut menuntut penerapan collaborative governance dalam situasi krisis dengan tekanan waktu dan sorotan publik yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik collaborative governance dalam pengawasan PSU di Kabupaten Magetan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka Ansell dan Gash yang meliputi dimensi starting condition, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar Bawaslu, KPU, Pemerintah Daerah, Kepolisian, KPPS, dan masyarakat berkembang secara responsif dan bersifat fast track sebagai strategi pemulihan legitimasi demokrasi. Tekanan eksternal menjadi pemicu koordinasi intensif, kepemimpinan fasilitatif berjalan secara teknis dan koordinatif meskipun belum sepenuhnya deliberatif, desain kelembagaan telah menjamin kejelasan peran dan transparansi namun belum memiliki forum kolaborasi formal yang permanen, serta proses dialog tatap muka yang intensif berhasil membangun kepercayaan dan komitmen bersama sehingga PSU berlangsung kondusif tanpa konflik lanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa collaborative governance efektif sebagai strategi respons krisis, tetapi belum terinstitusionalisasi secara berkelanjutan sehingga diperlukan protokol kolaborasi tetap di tingkat kabupaten untuk pengawasan PSU di masa mendatang.