Evaluasi Yuridis Proses PKPU PT KSL Banyuasin di Pengadilan Niaga Jakarta: Kajian atas Kewenangan dan Perlindungan Kreditur dalam Restrukturisasi Utang

Kompleksitas insolvensi perusahaan daerah menimbulkan persoalan yuridis fundamental terkait yurisdiksi pengadilan dan perlindungan kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dasar kewenangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara PKPU PT KSL Banyuasin serta menganalisis efektivitas mekanisme perlindungan kreditur berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memiliki kompetensi absolut berdasarkan Pasal 299 juncto Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 melalui asas lex specialis derogat lex generalis. Mekanisme perlindungan kreditur secara normatif diatur melalui Pasal 228 dan Pasal 281, namun efektivitasnya terhambat oleh celah standar penilaian hakim, kerentanan kreditur konkuren, serta absennya pengawasan pascahomologasi. Penelitian menyimpulkan perlunya penguatan regulasi pengawasan pascahomologasi, standarisasi penilaian homologasi, penerapan asas pari passu prorata parte, serta revisi UU No. 37 Tahun 2004 yang mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen dari UU P2SK demi restrukturisasi utang berkeadilan.