PENERTIBAN LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 138 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Penelitian ini dilatarbelakangi kurang maksimalnya Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah; (1) Bagaimana penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap layanan parkir di kota pekanbaru, (2) Bagaimana faktor penghambat penertiban layanan parkir di kota pekanbaru, (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penertiban layanan parkir di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Data primer diperoleh dari seluruh jumlah populasi sebanyak 13 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas, 1 orang kepala UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Parkir, 1 orang koordinator lapangan dan 5 orang juru parkir dan data sekunder diperoleh dariPeraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran, dan arsip dokumen.Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.Sedangkan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemarkiran, akantetapi belum maksimal. Upaya Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru dilakukan dengan cara; (1) penentuan area parkir, penegakan area parkir, (2) pelaksanaan penertiban area parkir, (3) Perlengkapan dan peralatan penertiban layanan parkir. Faktor penghambatnya berupa; (1) biaya operasional, (2) keterbatasan personil, (3) kurangnya kesadaran masyarakat, (4) Sanksi Perda yang terlalu ringan. Menurut perspektif fiqh siyasah Penertiban Layanan Parkir Di Kota Pekanbaru juga sudah sesuai, yaitu; (1) Maslahah Mursalah (Kemaslahatan yang Tidak Teksual Tapi Relevan), (2) Menjaga Ketertiban dan Keselamatan Publik, (3) Mencegah Pungutan Liar dan Penyalahgunaan Wewenang, (4) Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Umum, (5) Menjaga Estetika dan Wibawa Kota, (6) Adalah (Keadilan dan Amanah dalam Pengelolaan Fasilitas Umum, (7) Perlindungan terhadap Harta Publik (Mal al-‘Ammah) Kata Kunci: Layanan Parkir,Kota Pekanbaru, Fiqh Siyasah