PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) BERDASARAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA

Pada kondisi tertentu jual beli atas tanah atau tanah berikut bangunan, terkadang didahului dengan membuat perjanjian pendahuluan/ pengikatan yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum atas PPJB berkaitan peralihan hak atas tanah, dan mengkaji pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap PPJB yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum. Hasil dari penelitian ini berfokus pada PPJB yang hakikatnya hanyalah perjanjian pendahuluan yang bersifat obligatoir dan tidak memiliki kekuatan sebagai peralihan hak atas tanah karena tidak menimbulkan hak kebendaan serta tidak dapat menjadi dasar pendaftaran peralihan hak pada Kantor Pertanahan. Secara hukum, peralihan hak atas tanah karena jual bali, baru sah apabila dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB) oleh PPAT dan didaftarkan sesuai ketentuan UUPA, PP 24/1997, Permen ATR/BPN 1/2021, dan KUHPerdata. Pengenaan BPHTB pada saat penandatanganan PPJB sebagaimana ditentukan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) tidak memiliki landasan yuridis yang kuat karena pada tahap tersebut belum terjadi perolehan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 37 dan 38 UU HKPD.