STATUS PERWALIAN AYAH KANDUNG PELAKU PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MELALUI TAUKIL AL-WALI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH: STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN

" Rudi Apriandi (2025): Status Perwalian Ayah Kandung Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak melalui Taukīl al-Walī Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak perempuannya di wilayah kerja KUA Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Ketika korban hendak menikah, timbul permasalahan hukum mengenai status ayah sebagai wali nikah. Sebab, secara syar‘i dan administratif ayah merupakan wali nasab terdekat. Namun perbuatannya menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan moral dan keabsahan kewaliannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kasus pelecehan seksual ayah kandung terhadap anaknya di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, apa pertimbangan Kepala KUA dalam menetapkan status perwalian ayah kandung yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya melalui mekanisme taukīl al-walī, dan bagaimana analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap keputusan penetapan wali oleh KUA Kecamatan Gunung Kijang dalam kasus tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Kijang, staf KUA, Keluarga Korban, penyuluh agama, Kasi Bimas Islam, dan tokoh agama setempat. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur fikih, Maqāṣid al-Syarī‘ah, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual tersebut benar-benar terjadi dan termasuk dalam kategori fisq ghalīẓ (kefasikan berat) yang menafikan sifat ‘adālah sebagai syarat wali nikah. Kepala KUA Kecamatan Gunung Kijang tetap menetapkan ayah kandung sebagai wali nasab secara administratif berdasarkan ketentuan KHI melalui mekanisme taukīl al-walī, karena wali sedang dalam penjara. Dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Secara substantif hak kewalian ayah dianggap gugur dan tidak layak dialihkan melalui taukīl al-walī, karena taukil hanya dapat dilakukan oleh wali yang sah dan memenuhi syarat. Selanjutnya secara maqāṣidī, hak kewalian ayah harus dialihkan kepada wali hakim demi tercapainya kemaṣlaḥahan dan terhindarnya mafsadat yang lebih besar."