Pertanggungjawaban Pidana Akibat Perbuatan Melawan Hukum Jabatan Notaris Dalam Mengeluarkan Covernote Yang Melampaui Kewenangannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 54/PID.SUS-TPK/2022/PN.PBR)

Notaris berdasarkan UUJN sebagai perjabat umum berwenang untuk membuat sebuah akta otentik. Tidak hanya akta otentik, namun masih banyak produk Notaris lainnya salah satunya yaitu covernote. Covenote merupakan akta dibawah tangan dan biasanya diberikan oleh Notaris untuk menyatakan bahwa Notaris akan menyelesaikan pengurusan segera sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Seorang Notaris sebagai pihak independen dalam membuat serta menerbitkan suatu surat wajib memuat keterangan berdasarkan keinginan para pihak yang datang menghadap Notaris. Jika dikemudian hari terjadi sebuah sengketa maka dalam hal ini Notaris wajib untuk mempertanggungjawabkan atas akta serta surat yang telah dibuat oleh Notaris. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti yaitu, pertama Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam perbuatan hukum berdasarkan covernote didasari oleh Putusan?, kedua Apakah akibat hukum yang timbul dari perbuatan Notaris yang melampaui kewenangannya berdasarkan Putusan?, ketiga bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris?. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif dengan didukung data Empiris. Adapun hasil dari penelitian ialah Notaris harus mempertanggungjawabkan covernote yang dibuatnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak mengerjakan hal yang diluar kewenangannya, namun diketahui bahwa Notaris melakukan tindakan diluar wewenangnya. Akibat Notaris yang tidak dapat mempertanggungjawabkan covernote dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang diterima Notaris merupakan sanksi pidana dikarenakan Notaris memberikan bantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi terhadap pinjaman pada bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Notaris, Covernote