Transparansi Pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pelayanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada pelayanan publik, seperti keterbatasan akses informasi bagi masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelayanan DTKS, serta adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya analisis transparansi pelayanan DTKS. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transparansi pelayanan DTKS oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori transparansi pelayanan publik menurut Agus Dwiyanto. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pelayanan DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan berada pada tingkat yang rendah. Keterbukaan informasi pada tahap pengusulan, verifikasi dan validasi, serta penetapan dan pemutakhiran data masih bersifat administratif dan belum menjamin kemudahan akses, pemahaman masyarakat, serta kemampuan publik untuk mengawasi proses pelayanan DTKS. Minimnya sarana penyampaian informasi, lemahnya sosialisasi peraturan dan prosedur, serta rendahnya responsivitas aparatur nagari terhadap permintaan informasi masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh kepastian informasi dan masih berada pada posisi pasif dalam proses pelayanan DTKS. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan keterbukaan informasi, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi agar pelayanan DTKS dapat dilaksanakan secara transparan dan berkeadilan di Kabupaten Pesisir Selatan.