PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Putri Salfia Wulandari (2025) : PERAN PEMERINTAH DI KECAMATAN LUBUK DALAM TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keberlangsungan program wajib belajar dua belas tahun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014. Meskipun program ini bertujuan meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga, kenyataannya di Kecamatan Lubuk Dalam masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena rendahnya kesadaran pendidikan dan keterbatasan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam terhadap pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, serta tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara di lapangan dengan pemerintah kecamatan dan dinas sosial, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, artikel hukum, peraturan perundangundangan, serta sumber ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kecamatan Lubuk Dalam bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Siak telah berperan aktif dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun melalui kegiatan sosialisasi, pemberian bantuan pendidikan, dan pengawasan terhadap pelajar di wilayahnya. Namun demikian, pelaksanaan program ini belum optimal akibat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, keterbatasan ekonomi keluarga, serta kurangnya pengawasan di tingkat bawah. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Idariyah, peran pemerintah tersebut sudah sejalan dengan prinsip tanggung jawab administrasi pemerintahan dalam Islam, tetapi perlu ditingkatkan agar tujuan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 dapat tercapai sepenuhnya. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Perda Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014, Fiqh Siyasah