Kepentingan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Isu Pengungsi di Indonesia

Penanganan pengungsi di Indonesia merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang berdasarkan atas alasan kemanusiaan. Meskipun Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, Indonesia tetap menangani kasus pengungsi yang masuk ke Indonesia. Hadirnya beragam ancaman terhadap keamanan nasional dan ekonomi yang diciptakan pengungsi juga tidak menghentikan niat Indonesia dalam menerima pengungsi yang masuk ke Indonesia. Alasan kemanusiaan tentu merupakan alasan yang kurang rasional jika menimbang dari sisi keamanan nasional maupun ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa kepentingan apa saja yang ingin diwujudkan oleh pemerintah dari penanganan isu pengungsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Thomas W. Robinson dengan menganalisis apakah kebijakan kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia memenuhi definisi kepentingan nasional Primary, Secondary, Permanent, Variable, General, dan Specific Interest dan kepentingan internasional identical, complimentary, dan Conflicting Interest. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka dan bersifat deskriptif analitis. Dalam penanganan isu pengungsi di Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki kepentingan kepentingan lain yang dibagi kedalam 2 bagian yaitu Kepentingan Domestik dan Kepentingan Internasional. Kepentingan tersebut mencakup kepentingan ideologis, kepentingan keamanan nasional, kepentingan ekonomi, serta kepentingan politik dan diplomasi sebagai hasil dari penelitian ini.