Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kerentanan Kota Padang terhadap bencana banjir yang ditunjukkan oleh frekuensi kejadian yang tinggi dan dampak yang signifikan, sementara upaya penanggulangan yang ada masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan mitigasi bencana banjir di Kota Padang. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan validitas data melalui triangulasi sumber. Analisis hasil temuan penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan enam variabel, yaitu standar dan ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Temuan menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Kota Padang masih belum berjalan secara optimal. Pada variabel standar dan ukuran kebijakan, meskipun tujuan telah dirumuskan secara jelas dalam Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008, aspek keadilan dalam penyebaran informasi dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat belum optimal. Pada variabel sumber daya, sumber daya manusia di BPBD dinilai cukup, sedangkan sumber daya non-manusia, khususnya anggaran sangat terbatas sehingga menghambat pembangunan infrastruktur mitigasi yang memadai. Variabel karakteristik agen pelaksana seperti struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan dinilai baik dan tidak menjadi kendala. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi pemerintah berjalan efektif, tetapi komunikasi ke masyarakat masih lemah dan tidak merata. Untuk variabel sikap para pelaksana sangat mendukung dan memahami kebijakan dengan baik. Namun, dari indikator lingkungan sosial, partisipasi aktif masyarakat masih rendah begitu pun dengan indikator lingkungan ekonomi yang disebabkan tingkat perekonomian masyarakat di daerah rawan bencana masih di kategori menengah ke bawah, sementara dukungan politik dari pemerintah daerah sangat kuat untuk kebijakan ini.