PERAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1996 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

ABSTRAK M. Alif Sayyid P.A. ( 2025): Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Riau Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan barang impor berdasarkan kewenangan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996, serta mengidentifikasi hambatan implementasi peraturan tersebut di lapangan. Latar belakang penelitian berangkat dari maraknya praktik penyelundupan barang impor di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan kerugian negara, di mana PPNS Bea dan Cukai berperan sebagai penyidik utama (leading sector) berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 sebagai hukum acara pidana khusus yang menggeser ketentuan umum dalam KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif kualitatif dan pendekatan sosiologis, yang dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dengan data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPNS Bea dan Cukai Riau meliputi upaya preventif dan represif yang dijalankan secara mandiri berdasarkan wewenang dalam Pasal 2 PP 55/1996, mencakup kegiatan intelijen, patroli, penyidikan, penangkapan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara. Namun, implementasi wewenang khusus tersebut belum optimal karena menghadapi hambatan struktural dan teknis, yaitu: (1) keterbatasan sarana dan prasarana operasional seperti kapal patroli dan alat pemantauan modern; (2) faktor geografis dan topografi wilayah Riau yang luas dengan banyak jalur perairan alternatif (jalur tikus); serta (3) rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan kepabeanan yang turut mempersulit pencegahan dan penindakan. Simpulan penelitian menggarisbawahi pentingnya optimalisasi peran PPNS melalui penguatan kapasitas operasional, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi lintas instansi dan edukasi hukum masyarakat, agar mandat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 dapat diimplementasikan secara lebih efektif dalam menjaga penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Kata Kunci: Peran, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bea dan Cukai, Penyelundupan, Barang Impor.