PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 PASAL 15 E TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Cindy Aprina Gusli, (2025): PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 PASAL 15 E TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menjelaskan tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraannya terdapat kendala yang ada pada pelayanan Kantor Camat Rumbai tidak sesuai dengan implementasi asas dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan yang belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini menuntut adanya perbaikan kebijakan administratif sebagai bentuk tanggung jawab pimpinanan instansi terkait untuk menyempurnakan pelayanan publik demi tercapainya tujuan syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kendala menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, serta Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, sumber yang dipakai meliputi Sumber Data Primer yaitu: pihak Kantor Camat Rumbai, warga Rumbai, sumber data sekunder yaitu: buku dan jurnal terkait pembahasan penelitian, dan sumber data tersier yaitu: internet. Hasil dari penelitian ini menjelaskan pelayanan publik di kantor Kecamatan Rumbai, dalam pelaksanaannya sudah sesuai asas pelayanan peblik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 25 Pasal 15 E Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pablik yaitu asas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik ialah kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, kepentingan umum, non-diskriminasi, partisipatif, keterbukaan akses, keberlanjutan, efisiensi dan efektivitas. Namun ada kendala dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah kepastian hukum yaitu masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi dan menimbulkan keraguan, karena tidak adanya keterangan syarat dalam pengurusan administrasi dengan jelas dan asas keterbukaan akses dimana informasi pada Kantor Camat Rumbai lewat teknologi informasi terkait pelayanan masih terbatas. Berdasarkan perspektif fiqih siyasah dusturiyah terdapat prinsip yang tidak sejalan dengan prinsip siyasah yang pertama al-adalah karena tidak ada kepastian hukum mengenai informasi di pengumuman sehingga masyarakat tidak mengetahui prosedur yang merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan dalam mendapatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan, dan al-amanah disebabkan kurangnya keterbukaan akses yang pembuat terhambatnya dalam pengurusan administrasi. Kata kunci: Pelayanan Publik, Kantor Kecamatan, Perspektif Fiqh Siyasah.