PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TRANSPORTASI ONLINE PADA PT.MAXIM DALAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA PADANG

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan yang mengatur jenis serta kualitas pelayanan dasar yang wajib dipenuhi untuk menjamin aspek aspek perlindungan, keselamatan, kenyamanan, harga terjangkau, kesejahteraan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan transportasi berbasis daring sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 dengan tahun 2019. Akan tetapi, dalam implementasinya ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada., penelitian ini difokuskan pada beberapa pokok permasalahan, yaitu: 1)Apakah pemenuhan standar pelayanan minimal oleh PT. Maxim di Kota Padang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2019? 2)Apa penyebab faktor penghambat dalam hal pemenuhan standar pelayanan minimal oleh driver PT. Maxim pengembangan transportasi publik di Kota Padang?. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui pemenuhan standar pelayanan minimal oleh PT. Maxim pengembangan transportasi publik di Kota Padang. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis kualitatif dan empiris, melibatkan studi kepustakaan, wawancara dengan mitra driver dan pengguna, serta survei kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun PT. Maxim telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memenuhi aturan pemerintah, masih ditemukan praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya mematuhi SOP, seperti pengemudi tidak memakai seragam resmi, tidak menyalakan AC, merokok selama mengemudi, serta perilaku kurang sopan. Hal tersebut membuktikan tidak terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Faktor penghambat utama antara lain kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan, pendapatan yang tidak stabil sehingga berdampak pada kualitas pelayanan, kurangnya pengawasan pemerintah daerah yang kuat karena keterbatasan regulasi,kondisi lapangan yang suli dikendalikan dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengaduan pelanggaran pengemudi. Penelitian ini menyarankan penguatan pengawasan internal oleh PT. Maxim, penyelesaian dan pengesahan regulasi pengawasan transportasi online oleh pemerintah daerah, peningkatan edukasi pengaduan kepada masyarakat, serta perbaikan sistem insentif dan pelatihan pengemudi dalam rangka peningkatan kualitas layanan.