PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI KANTOR DESA PENGALIHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pelaksanaan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan bebas pungutan liar di tingkat desa. Namun, dalam praktiknya Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir pelayanan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan, kurangnya transparansi, dan adanya dugaan pungutan liar yang membebani masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Desa Pengalihan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik pelayanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan ketentuan undang-undang serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti keadilan (‘adalah), amanah, dan kemaslahatan (‘maslahah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesra, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Desa Pengalihan belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, pelayanan publik semestinya dijalankan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai fiqh siyasah menjadi landasan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, dan berorientasi pada kepentingan umat. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kartu Keluarga, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Fiqh Siyasah, Desa Pengalihan